Kerjasama DPD RI - PSPP UNS Surakarta Dr Abdul Kholik, SH, M.Si Narasumber Seminar Nasional “DPD Goes to Campus”

SOLO - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan lembaganya, salah satunya kepada mahasiswa melalui kegiatan bersama "DPD Goes to Campus" ke Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jumat (13/6/2025). Kegiatan ini merupakan kerjasama DPD RI dengan Pusat Studi Pengamalan Pancasila (PSPP) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNS Surakarta yang dihadiri anggota DPR RI Dr Abdul Kholik, SH, M.Si.

Bentuk kerjasama DPD RI dan PSPP LPPM UNS Surakarta menyelenggarakan Seminar Nasional “DPD Goes to Campus” yang bertempat di Aula LPPMP UNS Lantai 4. Acara yang mengangkat tema “Mengenal Dewan Perwakilan Daerah RI Lebih Dekat” ini dihadiri oleh kurang lebih seratus peserta dari mahasiswa dan akademisi lintas fakultas. Seminar Nasional “Mengenal Dewan Perwakilan Daerah RI Lebih Dekat” menghadirkan tiga orang narasumber utama, yakni Dr. H. Abdul Kholik, S.H., M.Si. (Anggota DPD RI), Prof. Dr. Triyanto, S.H., M.Hum. (Guru Besar Pendidikan Kewarganegaraan UNS sekaligus peneliti PSPP) dan Dr. Bramastia, S.Pd., M.Pd. (Pemerhati kebijakan pendidikan yang sekaligus akademisi FKIP UNS).

Di awal acara Seminar Nasional “DPD Goes to Campus” yang bertema “Mengenal Dewan Perwakilan Daerah RI Lebih Dekat” dibuka secara resmi oleh Prof. Dr. Djono, M.Pd mewakili Kepala Pusat Studi Pengamalan Pancasila (PSPP) UNS yang sekaligus saat ini menjabat Ketua Senat FKIP UNS Surakarta. Dalam sambutannya, Prof. Dr. Djono, M.Pd menyatakan keterlibatan DPD RI dalam ranah akademik mencerminkan komitmen lembaga tersebut terhadap pendidikan politik, beliau mendukung hubungan Kerjasama antara Pusat Studi Pengamalan Pancasila (PSPP) LPPM UNS dan DPD agar semakin dibangun dengan erat,” ujar Prof. Dr. Djono, M.Pd.

Selanjutnya, acara sambutan kedua sekaligus pembukaan acara oleh Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M selaku Ketua LPPM UNS Surakarta. Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M dalam samburan dan pembukaannya mendukung keterangan tersebut dan berharap agar kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan kedepannya. Selesai sambutan, acara seminar dimulai dengan dipandu pembawa acara Andrea Salsalova dan dimoderatori oleh Dr. Endrise Septina Rawanoko, S.Pd., M.Pd., yang turut memfasilitasi sesi diskusi terbuka antara narasumber dan peserta.

Pengembangan Aglomerasi

Mengawali paparannya, Dr. H. Abdul Kholik, S.H., M.Si menyampaikan tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman civitas akademika terhadap peran strategis DPD RI sebagai lembaga negara hasil reformasi yang mewakili kepentingan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dr. H. Abdul Kholik, S.H., M.Si juga menegaskan bahwa DPD RI memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, pengawasan, dan anggaran. “DPD berperan penting dalam mengawal kebijakan yang menyangkut otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, serta pengelolaan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan,” papar Dr. H. Abdul Kholik, S.H., M.Si. 

Bahkan, dalam pemaparannya, Dr. H. Abdul Kholik, S.H., M.Si juga mengangkat isu pembangunan Jawa Tengah sebagai hasil pengawasan DPD RI, termasuk tantangan over-populasi, keterbatasan fiskal, dan minimnya konektivitas antar kawasan. Dr. H. Abdul Kholik, S.H., M.Si mendorong sinergi kebijakan berbasis wilayah seperti 3 sampai 5 poros pertumbuhan untuk meningkatkan akselerasi pembangunan regional. Khususnya, Dr. H. Abdul Kholik, S.H., M.Si mendorong pengembangan aglomerasi kawasan Solo Raya yang harus terus dikuatkan dengan wacana strategis dengan berbagai riset yang menguatkan,” ujar Dr. H. Abdul Kholik, S.H., M.Si. 

Di sisi lain, Prof. Dr. Triyanto, M.Hum menyoroti urgensi penguatan kelembagaan DPD RI. “Dalam praktiknya, DPD belum memiliki hak voting pada proses legislasi akhir. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam memperjuangkan aspirasi daerah,” tegasnya. Prof. Dr. Triyanto, M.Hum mendorong adanya amandemen konstitusi terbatas serta revisi UU MD3 agar DPD memiliki kekuatan legislasi yang setara dengan DPR. Sementara itu, Dr. Bramastia, M.Pd mengajak mahasiswa untuk melihat DPD RI bukan sekadar lembaga politik, tetapi mitra strategis kampus dalam pengembangan pendidikan. Dr. Bramastia, M.Pd menyebutkan bahwa peran DPD dalam regulasi pendidikan lokal, pengawasan dana pendidikan, hingga inisiasi kerja sama program peningkatan SDM mahasiswa. “Kampus perlu lebih aktif menggagas sinergi agar kebijakan pusat tidak melupakan konteks lokal,” tuturnya.

Peran Mahasiswa

Acara Seminar Nasional “DPD Goes to Campus” memberikan pemahaman langsung ke mahasiswa mengenai pentingnya satu representasi daerah dalam sistem pemerintahan nasional. Dalam diskusi interaktif, para peserta menunjukkan antusiasme tinggi melalui pertanyaan seputar legislasi daerah, pemerataan anggaran pendidikan, dan peluang mahasiswa untuk terlibat dalam advokasi kebijakan publik. “Melalui kegiatan ini, kami belajar bahwa kebijakan publik seharusnya tidak bersifat top-down, tetapi dibangun dari kebutuhan masyarakat daerah secara partisipatif,” ujar Salsabila, salah satu mahasiswa peserta seminar.

Dengan digelarnya Seminar Nasional “DPD Goes to Campus” diharapkan bisa terbangun kesadaran baru kalangan mahasiswa sebagai generasi intelektual yang kritis dan solutif terhadap kebijakan pembangunan. Langkah ini sekaligus memperkuat relasi antara institusi legislatif dan dunia pendidikan dalam menciptakan ekosistem demokrasi yang sehat dan responsif terhadap dinamika lokal. Sebagai penutup, seminar ini menjadi tonggak penting sinergi antara DPD RI dan dunia kampus dalam mendorong reformasi kebijakan yang inklusif dan berbasis aspirasi daerah. Seperti ditegaskan oleh seluruh narasumber, daerah bukan objek pembangunan, tetapi subjek utama dalam mewujudkan kesejahteraan nasional yang berkeadilan.